Â
Pada Jumat (27/10), Majelis Umum PBB menyetujui seruan gencatan senjata yang ditujukan untuk menjaga kemanusiaan di Jalur Gaza. Keputusan ini didukung oleh mayoritas negara anggota PBB dengan 120 suara "setuju," sedangkan 14 negara lainnya memberikan suara menolak terhadap gencatan senjata tersebut.
Seruan dan resolusi gencatan senjata ini dipicu oleh keprihatinan mendalam akibat eskalasi kekerasan di Jalur Gaza yang dimulai sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.
Dalam resolusi ini, semua tindakan kekerasan yang menimpa warga sipil Palestina dan Israel, termasuk tindakan teror, serangan sembrono, provokasi, penghasutan, dan penghancuran yang terus berlangsung, dikecam dengan tegas. Resolusi ini didokumentasikan dalam laporan yang diterbitkan oleh Anadolu Agency. Sebanyak 45 negara memilih untuk abstain dalam pemungutan suara terkait seruan dan resolusi gencatan senjata di Gaza.
Selain mengutuk tindakan kekerasan, resolusi ini juga menekankan perlunya semua pihak mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum internasional. Poin penting lainnya adalah perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Resolusi tersebut menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua warga sipil yang ditahan secara ilegal.
Salah satu aspek krusial yang ditekankan dalam resolusi ini adalah upaya mencegah lebih lanjutnya destabilisasi dan peningkatan tingkat kekerasan di kawasan Gaza.
Resolusi ini akhirnya disahkan setelah Majelis menolak amandemen yang diajukan oleh Kanada, yang didukung oleh Amerika Serikat, yang mengutuk "serangan teroris" yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober.
